Bidik24.com – Jakarta. Ribuan guru honorer dari berbagai sekolah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan dan gedung DPRD Indramayu pada Rabu, 15 Januari 2025. Mereka menuntut agar segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh waktu. Para peserta aksi memulai protes dengan longmarch dari GOR Singalodra menuju kantor Dinas Pendidikan, sebelum melanjutkan aksi di Gedung DPRD. Dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan, mereka menyuarakan aspirasi mereka.
Salah satu perwakilan guru honorer, Tarja, menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dianggap tidak memenuhi janji-janji mereka. “Kami merasa dibohongi. Kami sudah mengabdi bertahun-tahun untuk masyarakat, tetapi saat seleksi PPPK, banyak dari kami yang tidak lulus,” ujarnya. Tarja juga mendesak kejelasan status para guru honorer dan meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memasukkan seluruh guru honorer yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam anggaran 2025. “Kami meminta agar tenaga honorer yang terdata di BKN dituntaskan tanpa terkecuali pada 2025,” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan prioritas alokasi anggaran daerah. “Jika anggaran disebut tidak cukup, mengapa dana dialihkan ke sektor lain? Mengapa kami yang telah lama mengabdi tidak mendapat perhatian?” tegas Tarja. Ia memastikan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, aksi serupa akan terus dilakukan. “Kami akan berjuang hingga suara kami didengar,” katanya.
Menanggapi aksi ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Caridin, mengatakan bahwa pihaknya akan membahas masalah ini dalam rapat bersama DPRD. Selain itu, kebutuhan guru akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). “Dari 1.942 pendaftar PPPK sebelumnya, hanya 595 yang terangkat. Kuota untuk tahap selanjutnya akan dibahas lebih lanjut,” ungkapnya. Caridin juga menyebutkan kendala dalam pengangkatan PPPK, seperti latar belakang pendidikan dan masa kerja, dan berharap BKN dapat memberikan perhatian lebih terhadap isu tersebut.
Sub. Sindonews.com
