Bidik24.com – Banda Aceh – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 kepada 49 Kementerian/Lembaga serta 23 pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Penyerahan ini berlangsung pada Kamis, 19 Desember 2024, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh.
Total anggaran DIPA dan TKD untuk Provinsi Aceh tahun 2025 mencapai Rp46,98 triliun, terdiri dari Rp13,78 triliun untuk Kementerian/Lembaga dan Rp32,29 triliun untuk TKD. Dana tersebut akan dialokasikan ke 753 satuan kerja yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota.
Pj Gubernur Safrizal mengimbau seluruh instansi untuk segera merealisasikan anggaran tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sejak awal tahun. “Ekonomi Aceh sangat bergantung pada belanja pemerintah. Kita harus bergerak cepat agar perekonomian dapat terus berjalan setiap bulannya,” ujarnya.
Safrizal juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo mengenai langkah pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Aceh. Beberapa program prioritas termasuk ketahanan pangan melalui penyelesaian proyek strategis nasional seperti Bendungan Keureuto, Rukoh, dan irigasi Lhok Guci serta Jambo Aye. Selain itu, ia menyoroti pentingnya optimalisasi swasembada energi melalui pemanfaatan energi air, panas bumi, angin, dan bioenergi.
Pj Gubernur menekankan efisiensi penggunaan anggaran, termasuk pengurangan dana perjalanan dinas dan acara seremonial. Ia juga meminta bupati/wali kota untuk memaksimalkan dana TKD demi meningkatkan layanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan mengutamakan teknologi.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Izharul Haq, merinci alokasi dana sebesar Rp13,78 triliun untuk Kementerian/Lembaga yang terdiri dari belanja pegawai (Rp7,85 triliun), belanja barang (Rp4,07 triliun), belanja modal (Rp1,8 triliun), dan belanja bantuan sosial (Rp70 miliar). Sementara itu, dana TKD Rp32,29 triliun meliputi Dana Bagi Hasil (Rp1,04 triliun), Dana Alokasi Umum (Rp16,09 triliun), DAK Fisik (Rp1,58 triliun), DAK Non-Fisik (Rp4,31 triliun), Dana Insentif Fiskal (Rp57,7 miliar), Dana Otonomi Khusus (Rp4,47 triliun), dan Dana Desa (Rp4,74 triliun).
Ia juga mencatat bahwa ekonomi Aceh tumbuh 5,17% hingga triwulan III 2024, meningkat dari 4,15% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut. “Melalui penyerahan DIPA, diharapkan pelaksanaan APBN dapat dipercepat sehingga memberikan dampak positif, seperti pembukaan lapangan kerja lebih cepat dan manfaat yang segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Plt Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah, 23 Pj Bupati/Wali Kota, serta pimpinan instansi vertikal dan perwakilan Kementerian/Lembaga di Aceh.