Bidik24.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Namun, ia mencatat bahwa banyak BUMD yang justru mengalami kesulitan.
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/12/2024).
“Jumlah BUMD kita mencapai 1.057. Hampir setengahnya mengalami kerugian,” kata Tito dalam presentasinya.
Ia juga menyoroti praktik nepotisme dalam perekrutan pegawai di BUMD, menegaskan bahwa penempatan orang-orang yang tidak kompeten menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas BUMD.
“Masalahnya adalah penempatan orang-orang, keluarga, atau teman yang tidak memiliki kemampuan,” jelasnya.
Tito juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan BUMD digunakan untuk kepentingan tertentu, yang ia pahami sebagai modus operandi yang ada.
Pengelolaan yang tidak profesional ini menyebabkan BUMD tidak hanya tidak menghasilkan keuntungan tetapi juga mengalami kerugian.
Oleh karena itu, ia berencana untuk mengambil langkah-langkah untuk menghidupkan kembali BUMD yang bermasalah.
“Saya sudah menyampaikan bahwa jika BUMD tidak mampu diselamatkan, lebih baik dihentikan. Jika diteruskan, akan semakin merugi dan harus membiayai operasionalnya dari APBD,” jelas Tito.
Di sisi lain, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan bahwa ke depan akan ada pengetatan dalam pemilihan direksi BUMD.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri, ke depan ini akan memerlukan persetujuan dari pusat untuk memfilter pemilihan, karena saat ini tidak ada mekanisme cek dari pusat, sehingga kepala daerah bisa menetapkan sendiri,” ujarnya.
“Kami akan terus mengawal dan memperbaiki penataan BUMD,” tutupnya.
Sumber: detik.com
