Bidik24.com – Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, serta tunjangan bagi guru non-ASN, dipastikan tidak akan terkena pemotongan anggaran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa tunjangan yang tidak terpengaruh adalah untuk guru di sekolah negeri maupun swasta, sehingga tetap dianggarkan dalam Rencana Anggaran Kemendikdasmen untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Selain itu, gaji dan tunjangan pegawai Kemendikdasmen serta pendidikan profesi guru (PPG) akan dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran tersebut.
Pemangkasan anggaran berkurang Rp 763,3 miliar. Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp 33,5 triliun menjadi Rp 26,27 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Dengan penyesuaian ini, pemotongan anggaran Kemendikdasmen berkurang Rp 763,3 miliar, dari Rp 8,03 triliun menjadi Rp 7,27 triliun. Mendikdasmen juga menyatakan bahwa PIP tahun 2025 akan menargetkan 18,59 juta siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah. Tunjangan bagi guru non-ASN berupa
Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan diberikan kepada 392.802 guru, Tunjangan Insentif untuk 57.000 guru, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk 28.892 guru. Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan dilaksanakan untuk 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 guru Pra-Jabatan.
Menanggapi penyesuaian anggaran tersebut, Mendikdasmen menyatakan bahwa anggaran hasil efisiensi masih bisa dibahas lebih lanjut untuk penggunaannya.
“Langkah ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” kata Abdul Mu’ti saat rapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Mendikdasmen juga menegaskan bahwa efisiensi operasional tidak akan mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
Anggaran juga akan dialokasikan untuk peningkatan pendidikan vokasi agar lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah untuk menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang direncanakan pada November 2025.
Pemerintah tetap fokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah, namun pengalihan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kemendikdasmen masih menunggu penyelesaian Inpres.
Dengan pemetaan risiko dan mitigasi yang telah disiapkan, Kemendikdasmen optimis kualitas pendidikan akan tetap terjaga.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga mutu pendidikan nasional dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik,” tutup Mendikdasmen.
Sumber: kompas.com
