Bidik24.com – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan bahwa mereka siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan oleh pemerintah.
Menurut laporan Antara, Senin (9/12/2024), BPOM telah menyiapkan 13 program unggulan untuk memastikan keberhasilan program ini dari awal hingga akhir.
“Kami memiliki sekitar 13 program yang akan dilaksanakan, mulai dari ketahanan pangan hingga memastikan keamanan fasilitas produksi sebelum dikonsumsi masyarakat,” jelas Taruna Ikrar.
Ia juga menambahkan bahwa BPOM telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk memastikan kesuksesan program ini.
Keterlibatan BPOM sangat penting, mengingat peran utama lembaga ini dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.
“Secara keseluruhan, terdapat 13 program dengan total anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang telah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR mengunjungi BPOM khusus untuk memberikan dukungan terkait hal ini,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada tahun 2045, saat Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi.
Diharapkan program ini dapat berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sekitar 4,78 persen rumah tangga di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan akan masuk dalam kategori miskin berdasarkan pengeluaran, sehingga keberadaan program Makan Bergizi Gratis sangat penting untuk mengurangi risiko dampak demografi.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan yang akan dibuang, tetapi merupakan upaya besar dari pemerintah melalui BGN untuk menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi untuk masa depan sumber daya manusia,” ungkap Dadan.
Program ini direncanakan akan dimulai pada 2 Januari 2025 dan berlangsung selama tiga bulan pada tahap awal, dengan target 3 juta penerima manfaat dan total anggaran sebesar Rp71 triliun yang diambil dari APBN.
Sumber: KOMPAS.com
