Bidik24.com – KATHMANDU — Perdana Menteri Nepal Balendra “Balen” Shah kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan karena karier politiknya yang tidak biasa, melainkan karena keputusan pemerintahnya di tengah bencana banjir bandang dan longsor yang menghantam sejumlah wilayah Nepal.
Bencana yang terjadi di kawasan pegunungan dekat perbatasan Nepal–China itu menimbulkan kerusakan besar. Hingga perkembangan terbaru, lebih dari 600 orang dilaporkan tewas dan sekitar 3.000 lainnya masih hilang, termasuk ratusan warga negara asing.
Namun, di tengah situasi darurat tersebut, pemerintah Nepal memilih tidak menerima pengerahan tim pencarian dan penyelamatan (SAR) dari sejumlah negara.
Sejumlah negara menawarkan bantuan untuk mengirim personel dan peralatan penyelamatan. Tawaran tersebut datang antara lain dari India, China, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Bangladesh.
Kementerian Luar Negeri Nepal menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan masih mampu ditangani oleh aparat keamanan serta lembaga penyelamat domestik.
“Untuk saat ini kami tidak membutuhkan bantuan tersebut,” demikian penjelasan pemerintah Nepal mengenai tawaran tim SAR asing.
Keputusan itu tidak berarti Nepal menutup diri dari seluruh bantuan internasional. Pemerintah tetap membuka dukungan kemanusiaan dan bahkan mengarahkan bantuan melalui mekanisme terpusat. Nepal juga membutuhkan bantuan teknis serta dukungan finansial untuk tahap pemulihan dan rekonstruksi.
Dahsyatnya bencana membuat operasi penyelamatan berlangsung dalam kondisi sangat sulit. Banjir membawa material batu, lumpur, es, dan puing dalam jumlah besar sehingga menghancurkan permukiman, jembatan, jalan, serta sejumlah fasilitas penting.
Wilayah yang terdampak juga menjadi jalur perjalanan penting bagi wisatawan, pekerja, dan peziarah asing. Karena itu, jumlah warga negara asing yang hilang menjadi perhatian pemerintah berbagai negara.
Laporan terbaru menyebut ratusan warga asing masih belum ditemukan. India, Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia, Australia, Inggris dan sejumlah negara lainnya termasuk yang memiliki warga terdampak.
Militer Nepal mengerahkan ribuan personel untuk melakukan evakuasi. Helikopter digunakan untuk menjangkau wilayah yang terisolasi akibat rusaknya akses jalan dan jembatan.
Keputusan kontroversial tersebut semakin menarik perhatian karena sosok yang berada di balik pemerintahan Nepal bukan politikus konvensional.
Balendra Shah, yang lebih dikenal dengan nama Balen, sebelumnya merupakan rapper dan wali kota Kathmandu. Ia kemudian terjun ke politik dan memenangkan pemilu 2026 bersama Rastriya Swatantra Party (RSP).
Shah dilantik sebagai perdana menteri pada 27 Maret 2026, setelah partainya meraih kemenangan besar dalam pemilu. Ia dikenal sebagai figur politik generasi baru yang mengusung agenda pemberantasan korupsi, penciptaan lapangan kerja, reformasi pemerintahan, dan perubahan politik Nepal.
Sebelum menjadi politikus, Shah dikenal melalui musik rap. Lirik-liriknya banyak mengkritik korupsi, ketimpangan sosial dan buruknya tata kelola pemerintahan.
Karier politiknya mulai melejit ketika ia memenangkan pemilihan wali kota Kathmandu pada 2022 sebagai kandidat independen. Gaya kepemimpinannya yang keras terhadap bangunan ilegal dan persoalan perkotaan membuatnya memiliki pendukung sekaligus pengkritik.
Kini, bencana besar tersebut menjadi salah satu ujian terberat bagi pemerintahan Balen Shah.
Di satu sisi, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Nepal memiliki kemampuan untuk menangani keadaan daruratnya sendiri. Di sisi lain, skala bencana yang sangat besar membuat kebutuhan terhadap bantuan internasional menjadi sulit diabaikan.
Pemerintah Nepal bahkan memperkirakan kebutuhan rekonstruksi pascabencana dapat mencapai US$4–5 miliar. Bantuan internasional terutama dibutuhkan untuk aspek teknis seperti pencarian di terowongan, identifikasi korban melalui DNA, pemulihan jaringan transportasi, komunikasi, hingga pembangunan kembali infrastruktur.
Bagi Balen Shah, keputusan ini bukan sekadar persoalan menerima atau menolak bantuan asing. Ini adalah ujian mengenai seberapa kuat kapasitas negara, seberapa efektif koordinasi pemerintah, dan bagaimana seorang pemimpin baru menghadapi bencana berskala nasional.
Dan ketika ribuan orang masih menunggu kabar tentang keluarga mereka, keputusan tersebut tentu akan terus menjadi sorotan dunia.
