Bidik24.com, Jakarta – Survei yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan bahwa hujatan dan perendahan psikologis masih menjadi salah satu bentuk peristiwa yang sering dialami perempuan dalam dunia politik.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik BRIN, Kurniawati Hastuti Dewi, dalam diskusi daring yang digelar menjelang Hari Ibu pada Rabu (13/12), menjelaskan bahwa survei ini dilakukan pada Juni 2023 terhadap 283 perempuan anggota organisasi nonpemerintah di 30 provinsi. Survei ini bertujuan untuk melihat tantangan yang dihadapi perempuan menjelang Pemilu 2024.
Dari total responden, sebanyak 45 di antaranya memiliki pengalaman dalam kontestasi politik, baik sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 atau 2024, maupun sebagai calon kepala desa/kelurahan. Kurniawati menyebutkan bahwa hujatan psikologis atau perendahan terkait ketidakmampuan perempuan berkiprah di dunia politik adalah pengalaman yang paling sering dialami oleh para responden.
Survei menunjukkan bahwa 26,7 persen responden mengaku kadang-kadang mengalami perendahan tersebut, 11,1 persen sering, dan 4,4 persen mengaku selalu menghadapinya. Selain hujatan, ancaman atau kekerasan fisik juga menjadi peristiwa kedua yang kerap dialami, dengan 22,2 persen responden melaporkan kadang mengalaminya, dan 2,2 persen sering mengalaminya.
Selain itu, banyak responden yang melaporkan perusakan alat kampanye atau alat peraga kampanye sebagai tantangan lainnya. Kurniawati mengingatkan bahwa masalah ini masih terjadi, terutama terkait dengan tren digitalisasi kampanye melalui media sosial yang semakin berkembang. Hujatan psikologis dan hoaks menjadi hal yang sering menimpa calon legislatif perempuan.
Masalah ini juga dirasakan oleh perempuan yang aktif dalam gerakan sosial di tingkat akar rumput. Hasil survei menunjukkan bahwa 27,21 persen responden melaporkan kadang-kadang mengalami hujatan psikologis, 7,42 persen sering, dan 3,53 persen selalu menghadapinya. Selain itu, beberapa responden juga melaporkan mengalami fitnah dan kekerasan fisik terkait dengan aktivitas politik mereka.
Kurniawati menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam politik sering dianggap sebagai hal yang biasa, dengan istilah “cost of politics,” yang menyatakan bahwa perempuan yang ingin berkiprah dalam politik harus siap dengan konsekuensinya. Oleh karena itu, dia berharap data ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya perubahan pendekatan terhadap perempuan dalam politik.
Sub Antaranews.com
