Bidik24.com – Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati, merasa heran dengan sikap PDIP yang kini menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Padahal, PDIP turut terlibat dalam pembentukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui panitia kerja (panja). Penolakan tersebut diungkapkan PDIP dalam rapat paripurna DPR.
“Itulah mengapa saya heran ketika ada kader PDIP tiba-tiba menyampaikan keberatan terhadap PPN 12% di rapat paripurna,” ujar Sara kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).
Sara menambahkan, sejumlah anggota DPR lainnya juga mempertanyakan sikap PDIP. Ia menyindir mengapa PDIP baru sekarang menyuarakan penolakan.
“Banyak dari kami hanya bisa tersenyum dan menggeleng. Dalam hati, hebat sekali mereka ini bikin konten. Padahal, saat itu mereka yang menjadi ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12%. Kalau memang menolak, kenapa tidak saat menjadi ketua panja?” kata Sara.
Sikap penolakan itu sebelumnya disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (5/12). Dalam rapat yang dihadiri Ketua DPR Puan Maharani dan sejumlah wakil ketua DPR lainnya, Rieke meminta pemerintah Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kenaikan PPN 12%.
“Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan agar rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo untuk menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2021,” ujar Rieke.
Rieke juga mendorong penerapan sistem monitoring self-assessment dalam tata kelola perpajakan sebagai strategi pemberantasan korupsi sekaligus pelunasan utang negara.
“Selain sebagai pendapatan utama negara, pajak dapat menjadi instrumen pemberantasan korupsi dan strategi melunasi utang negara,” tambahnya.
Rieke berharap Presiden Prabowo memberikan “kado tahun baru” bagi rakyat dengan membatalkan kenaikan PPN 12%. Ia mengajak seluruh elemen DPR, DPRD, mahasiswa, dan media untuk mendukung hal tersebut.
“Kita semua, seluruh rakyat Indonesia, menantikan kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo: batalkan rencana kenaikan PPN 12%,” tutup Rieke.
sub detikcom
