Bidik24.com – Kuala Lumpur — Partai Islam Se-Malaysia (PAS) menilai polemik pengunduran diri sejumlah pimpinan dalam koalisi Perikatan Nasional (PN) yang mencuat sejak Selasa lalu tidak sebesar yang dipersepsikan publik.
Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadhli Shaari, menegaskan bahwa gejolak tersebut tidak sampai mengguncang struktur PN di tingkat Parlemen maupun Dewan Undangan Negeri (DUN).
“Masih banyak Ketua PN di tingkat negara bagian dan kawasan yang tetap mengemban mandat serta menunggu arahan kerja dari Ketua PN yang baru,” ujar Ahmad Fadhli melalui unggahan di akun Facebook resminya, Selasa (hari ini).
Ia pun menekankan keyakinannya bahwa PN akan tetap bergerak maju.
“Insya Allah, PN akan melangkah ke depan dengan semangat baru,” tambahnya.
Sebelumnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Perikatan Nasional, efektif mulai hari ini, setelah lima tahun memimpin koalisi tersebut.
Langkah itu diambil menyusul krisis politik di Perlis, yang mencuat setelah delapan anggota Dewan Undangan Negeri (ADUN)—tiga dari PAS dan lima dari BERSATU—dilaporkan menyerahkan surat akuan bersumpah (SD) kepada pihak istana. SD tersebut menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan Menteri Besar Perlis saat itu, Mohd Shukri Ramli dari PAS.
Pasca pengunduran Muhyiddin, gelombang mundurnya sejumlah tokoh BERSATU dari jabatan strategis dalam PN pun menyusul.
Di antaranya, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali yang melepas jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PN sekaligus Ketua PN Selangor.
Selain itu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengundurkan diri sebagai Ketua PN Perak, disusul mantan Menteri Besar Johor Datuk Dr. Sahruddin Jamal (Ketua PN Johor) serta Ketua Oposisi DUN Negeri Sembilan Mohamad Hanifah Abu Baker (Ketua PN Negeri Sembilan).
Sejumlah pengamat politik menilai PN kini berada dalam posisi rawan perpecahan—baik secara terbuka maupun melalui melemahnya kerja sama di tingkat negara bagian. Risiko tersebut dinilai meningkat apabila PAS merasa lebih diuntungkan bergerak di luar PN, atau jika BERSATU memilih menjaga jarak dari dominasi PAS.
Para pengamat juga berpandangan bahwa pengunduran Muhyiddin bukanlah solusi substansial atas konflik internal PN. Langkah tersebut lebih dianggap sebagai upaya pengendalian kerusakan (damage control) ketimbang penyelesaian akar persoalan.
Meski dinilai mampu meredakan ketegangan dalam jangka pendek, keputusan itu belum menyentuh masalah mendasar, yakni lemahnya struktur PN dalam mengelola perbedaan kepentingan antara PAS dan BERSATU.
Sub. bharian.com
