Bidik24.com – BANDA ACEH – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi memberhentikan M. Nasir dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.
Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.
Keputusan itu ditetapkan Presiden Prabowo di Jakarta pada 21 Agustus 2026. Dalam keputusan tersebut, M. Nasir diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekda Aceh terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan baru.
Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa M. Nasir selama menjalankan tugas sebagai Sekda Aceh.
M. Nasir sebelumnya dilantik Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai Sekda Aceh pada 15 Agustus 2025 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.
Keputusan Presiden tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor X.100.2.2.6/76/SJ tanggal 10 Agustus 2026 mengenai pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.
Keppres tersebut antara lain mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur kewenangan Presiden dalam pembinaan ASN, termasuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya.
Selain itu, keputusan tersebut juga berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh, serta sejumlah ketentuan terkait manajemen aparatur sipil negara dan jabatan pimpinan tinggi.
Kepastian mengenai pemberhentian M. Nasir disampaikan melalui surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang ditandatangani Sekretaris Dukungan Kabinet, Thanon Aria Dewangga, pada 22 Agustus 2026.
Surat Nomor R-222/KSN/SDK/PA.01.03/08/2026 tersebut bersifat segera dan meminta Gubernur Aceh menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 95/TPA Tahun 2026 untuk tertib administrasi.
Gubernur Aceh juga diminta menyampaikan petikan Keputusan Presiden tersebut kepada M. Nasir sebagai pihak yang bersangkutan.
Salinan Keppres turut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh.
Dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, M. Nasir yang berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) secara resmi diberhentikan dari jabatan Sekda Aceh setelah dilantik dalam jabatan barunya.
Pemberhentian ini terjadi sekitar satu tahun setelah M. Nasir dilantik sebagai Sekda Aceh oleh Gubernur Muzakir Manaf pada Agustus 2025.
Hingga pertengahan Agustus 2026, M. Nasir masih menjalankan tugas sebagai Sekda Aceh dan aktif dalam sejumlah agenda pemerintahan. Pemerintah Aceh juga sebelumnya menempatkannya dalam berbagai agenda strategis, termasuk koordinasi pemulihan pascabencana dan penguatan tata kelola pemerintahan. (red)
